Cakupan Imunisasi Dasar Semakin Menurun, Salah Siapa?

 Saat ini kasus penyakit menular semakin banyak bermunculan, terutama pada bayi dan anak. Kasus yang belakangan mulai banyak terjadi adalah campak. Di setiap kabupaten/kota di Aceh, para dokter spesialis anak menemukan banyak kasus campak disertai dengan komplikasi. Penemuan kasus yang banyak tersebut harusnya sudah bisa dikatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), dimana secara definisi KLB suspek campak adalah apabila ditemukan 5 atau lebih suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut turut. Hampir sebagian besar kasus campak tersebut tanpa riwayat imunisasi sama sekali.

            Data dari WHO pada tahun 2020, sebanyak 17,1 juta anak di bawah satu tahun tidak menerima dosis awal vaksin DPT yang menunjukkan kurangnya akses ke imunisasi dan layanan kesehatan lainnya dan sebanyak 5,6 juta anak hanya divaksinasi sebagian. 60% di antaranya tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Apalagi sejak muncul pandemi Covid-19, cakupan imunisasi rutin dalam rangka pencegahan penyakit seperti campak, rubella, semakin menurun. Misalnya, tingkat cakupan imunisasi difteri, pertusis dan tetanus (DPT3) dan campak dan rubella (MR1) berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibandingkan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Secara umum di Indonesia, cakupan imunisasi rutin masih kurang optimal. Bagaimana dengan Aceh?

Berdasarkan data dari Buletin Imunisasi 2019-2021 yang dikeluarkan oleh Kemenkes, untuk wilayah Sumatera, Aceh berada di peringkat pertama dengan cakupan imunisasi sangat rendah. Untuk cakupan imunisasi dasar, pada tahun 2019 yaitu sebanyak 50,85%, tahun 2020 sebanyak 41,81% dan tahun 2021 yaitu hanya naik sedikit saja di angka 42,69%. Angka yang diperoleh Aceh sangat sedikit dibandingkan provinsi tetangga yaitu Sumatera Utara dimana cakupan imunisasi dasar mereka tahun 2019 yaitu 86,19%, pada tahun 2020 sebanyak 75,71% dan tahun 2021 80,70%. Sumatera Utara juga mengalami penurunan yang disebabkan karena kondisi pandemi, tapi angka cakupan imunisasinya jauh sekali di atas pencapaian Aceh.

            Untuk imunisasi MR (Measles Rubela/Campak Rubela) di Aceh, pada tahun 2019 cakupannya adalah 50,16%, pada tahun 2020 sebanyak 43,28% dan tahun 2021 yaitu 43,67%. Yang lebih miris lagi adalah angka cakupan imunisasi MR pada baduta (pemberian booster vaksin MR pada usia 18-24 bulan), pada tahun 2019 angka cakupan adalah 25,55% kemudian tahun 2020 sebanyak 13,43% sedangkan tahun 2021 yaitu 13,28%. Angka cakupan yang rendah juga terjadi pada cakupan imunisasi MR pada anak sekolah (kelas 1 SD), pada tahun 2019 sebanyak 28,32%, tahun 2020 yaitu 13,58% dan tahun 2021 sebanyak 15,41%. Apa yang terjadi dengan provinsi tercinta kita ini? Dimana letak kesalahannya? Salah siapakah ini?

Sejak bermunculan kelompok antivaksin yang menyebar informasi tentang bahaya imunisasi secara luas kepada masyarakat, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Berbagai isu yang dilempar oleh pegiat antivaksin antara lain bahwa imunisasi merupakan konspirasi Yahudi. Mereka menyebarkan informasi bahwa imunisasi bertujuan melenyapkan umat. Teori ini berlandaskan asumsi curiga dan kecurigaanya sama sekali tidak rasional. Isu lain yang dilempar adalah bahwa ASI bisa menggantikan imunisasi. Memang sejak lahir bayi sudah membawa perlindungan terhadap beberapa penyakit dari antibodi ibunya (IgG) yang disalurkan melalui plasenta. Bayi yang mendapat ASI juga mendapat tambahan antibodi (IgA) dari ASI. Akan tetapi perlindungan yang didapat bayi tersebut baik dari antibodi ibu atau ASI tidak bisa digunakan untuk melawan semua penyakit dan sifat perlindungannya hanya sementara

Isu lain yang dilempar dan  sangat mempengaruhi masyarakat muslim di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya yaitu tentang haramnya vaksin. Kita perlu tahu bahwa banyak negara muslim yang melaksanakan imunisasi di negaranya. Sampai saat ini tidak pernah terdengar ada ulama di negara muslim yang melarang imunisasi kepada bayi dan anak di negaranya. Akhirnya banyak orang tua yang terpengaruh setelah membaca informasi dari buku dan berita yang disebar oleh pegiat antivaksin, dan memutuskan untuk tidak memberikan imunisasi kepada anaknya. Hal ini tentu saja menjadi salah satu penyebab angka cakupan imunisasi semakin berkurang.

Saat ditanyakan, para orang tua mengemukakan banyak alasan mengenai mengapa anak mereka tidak dibawa untuk mendapatkan vaksin. Beberapa alasan di antaranya adalah karena khawatir anaknya demam, khawatir anaknya rewel dan harus begadang saat malam harinya, merasa imunisasi tidak berguna, merasa bahwa imunisasi membuat anaknya sakit dan malah mengalami kelumpuhan, serta ada juga yang memberikan alasan karena tidak sempat atau orang tua sibuk bekerja atau ada yang terlupa. Alasan karena isu keharaman vaksin juga ada disampaikan oleh orang tua pasien. Bagaimana solusi atas hal ini?

Berdasarkan systematic review oleh Rainey dkk, bahwa sebanyak 838 alasan kenapa masyarakat belum terimunisasi telah teridentifikasi, dimana 460 alasan kenapa masyarakat belum melakukan imunisasi adalah karena rendahnya permintaan imunisasi dari masyarakat. Bagaimana negara kita, atau provinsi kita secara khusus bisa memperbaikinya?

Keberhasilan program imunisasi diukur dengan pencapaian target cakupan imunisasi dan ditentukan juga oleh perubahan perilaku kelompok sasaran untuk peningkatan imunisasi. Maka program HCD (Human Centered Design) bisa menjadi salah satu solusi saat ini yang bisa kita tempuh. HCD saat ini sedang menjadi program yang dijalankan oleh Kemenkes dan Unicef untuk melatih para tenaga kesehatan, dan juga dari NGO/LSM. HCD merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada seseorang. Melalui HCD kita dapat mengamati apa yang dibutuhkan, diketahui dan dilakukan dalam keseharian masyarakat yang merupakan kelompok sasaran, termasuk mencari tahu tentang kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan imunisasi rutin. Untuk lebih memahami dan meningkatkan permintaan imunisasi, kita harus melihat bukan hanya dari sudut pandang orang tua atau keluarga saja namun juga masyarakat di sekitarnya, dan jangan hanya berfokus pada pengetahuan saja namun juga perilaku kelompok sasaran.

Nah bila ada pertanyaan siapa yang harus disalahkan atas rendahnya cakupan imunisasi di provinsi Aceh? Tentu jawabannya adalah bukan salah siapa siapa. Bukan saatnya lagi kita mencari kambing hitam atas masalah tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah mari bersama bergenggaman tangan untuk melakukan beberapa terobosan supaya permintaan imunisasi dari masyarakat meningkat, sehingga cakupan imunisasi bisa ditingkatkan.

Pencapaian cakupan imunisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, dinas kesehatan atau tenaga kesehatan saja. Akan tetapi hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, semua pihak termasuk para pemangku kebijakan lintas sektor, para pemerhati masalah kesehatan/sosial, para pekerja sosial atau anggota NGO/LSM bahkan menjadi tanggung jawab para orang tua juga. Bukankah kalau anak sehat tanpa menderita penyakit menular, maka orang tua juga akan senang? Anak bisa tumbuh kembang dengan baik dan terhindari dari berbagai penyakit menular yang bisa mengancam nyawanya. Tulisan ini sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia tanggal 18 Mei 2022.https://aceh.tribunnews.com/2022/05/18/cakupan-imunisasi-dasar-turun-salah-siapa